Wawasan Palopo – Pelantikan 59 pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali menuai sorotan. Di balik proses resmi yang digelar dengan penuh seremonial, muncul dugaan adanya praktik lobi jabatan hingga tarik-menarik kepentingan politik yang mencederai prinsip meritokrasi.
Aroma Transaksi Kekuasaan
Beberapa sumber internal Pemprov DKI menyebutkan, sebagian nama yang dilantik bukanlah hasil murni dari seleksi berdasarkan kinerja dan kompetensi. Isu yang berkembang, terdapat intervensi pihak tertentu untuk meloloskan kandidat yang dianggap dekat dengan lingkaran kekuasaan.
“Bukan rahasia lagi kalau jabatan strategis di DKI sering kali jadi rebutan. Ada yang mengandalkan kedekatan, ada yang pakai jalur lobi. Sayangnya, yang berkompeten justru kadang terpinggirkan,” ungkap seorang pejabat yang enggan disebutkan namanya.
Seleksi ASN Dipertanyakan
Proses mutasi dan promosi jabatan sebenarnya telah diatur dalam sistem merit ASN yang mengedepankan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Namun, dalam praktiknya, sejumlah pihak menilai sistem ini hanya formalitas.
Lembaga pengawas ASN bahkan menyoroti adanya potensi maladministrasi jika seleksi tidak transparan. “Kami mengingatkan agar pejabat yang diangkat betul-betul melalui mekanisme objektif, bukan berdasarkan kepentingan tertentu,” ujar seorang pengamat kebijakan publik.
Baca juga: 288 PPPK Lutra Teken Perjanjian Kerja Moral dan Profesional
Reaksi dari DPRD DKI
Dugaan adanya skandal lobi jabatan ini juga memicu perhatian DPRD DKI. Beberapa anggota dewan menilai, pelantikan kali ini terkesan terburu-buru dan sarat dengan kompromi politik.
“Kalau benar ada praktik lobi jabatan, ini jelas mencederai reformasi birokrasi yang kita bangun. Pemprov harus membuka prosesnya secara transparan kepada publik,” tegas salah seorang anggota DPRD DKI dari Fraksi oposisi.
Dampak ke Birokrasi
Jika praktik lobi jabatan benar terjadi, dampaknya bukan hanya pada pejabat yang dilantik, tetapi juga pada kinerja birokrasi Pemprov DKI secara keseluruhan. Aparatur yang merasa tersisih meski memiliki prestasi dikhawatirkan akan kehilangan motivasi kerja.
“Birokrasi itu harus profesional. Kalau jabatan hanya karena kedekatan, maka pelayanan publik bisa terganggu. Ini berbahaya bagi wajah DKI yang jadi barometer nasional,” jelas Dr. Rendra Hidayat, pakar administrasi publik.
Pemprov Masih Bungkam
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemprov DKI belum memberikan klarifikasi resmi terkait tudingan adanya lobi jabatan. Sementara itu, publik menunggu langkah tegas dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk menelusuri dugaan pelanggaran dalam pelantikan tersebut.
