Palopo – Permasalahan sampah kembali menjadi sorotan di Kota Palopo. Berdasarkan data terbaru dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), produksi sampah di kota ini telah mencapai 90 ton per hari. Jumlah tersebut terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran berbagai pihak, mengingat kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang ada sudah mulai terbatas. Pemerintah daerah pun dituntut segera mencari solusi berkelanjutan agar permasalahan sampah tidak menimbulkan krisis lingkungan di masa depan.
Tumpukan Sampah Mengkhawatirkan
Kepala DLH Kota Palopo, dalam keterangan resminya menyampaikan bahwa sebagian besar sampah berasal dari rumah tangga, pasar, dan kawasan perdagangan. Sementara, sampah plastik sekali pakai masih mendominasi hingga mencapai 40 persen dari total produksi.
“Rata-rata per hari kita harus mengangkut sekitar 90 ton sampah ke TPA. Jika tidak ditangani serius, masalah ini bisa semakin berat dan berpengaruh pada kesehatan serta kebersihan kota,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa kesadaran masyarakat dalam memilah sampah masih rendah. Padahal, upaya sederhana seperti pemisahan sampah organik dan anorganik bisa mengurangi beban TPA secara signifikan.
Kapasitas TPA Terbatas
Salah satu persoalan mendesak adalah keterbatasan kapasitas TPA di Mancani. Lahan yang tersedia diperkirakan tidak akan mampu menampung timbunan sampah dalam beberapa tahun ke depan jika tidak dilakukan penanganan yang lebih inovatif.
Pemerintah Kota Palopo tengah menyiapkan rencana pembangunan sistem pengolahan sampah modern berbasis teknologi. Namun, rencana ini masih dalam tahap perencanaan dan menunggu dukungan anggaran.
“Kita sedang mengkaji penggunaan teknologi RDF (Refuse-Derived Fuel) atau pembangkit listrik tenaga sampah. Harapannya, selain mengurangi sampah, bisa menghasilkan energi terbarukan untuk masyarakat,” ujar salah satu pejabat DLH.
Baca juga: Menkeu yang Baru Optimis Pertumbuhan Ekonomi 6,5 hingga 6,7 Persen
Peran Masyarakat Sangat Penting
Selain langkah pemerintah, peran aktif masyarakat menjadi faktor utama dalam mengurangi timbunan sampah. Gerakan reduce, reuse, recycle (3R) dinilai harus lebih masif disosialisasikan di tingkat rumah tangga, sekolah, hingga komunitas.
Beberapa komunitas peduli lingkungan di Palopo sudah memulai inisiatif bank sampah dan program daur ulang sederhana. Namun, kegiatan ini masih bersifat sporadis dan belum merata di seluruh kelurahan.
“Kalau semua rumah tangga mau memilah sampah sejak awal, beban DLH akan sangat berkurang. Sampah organik bisa diolah jadi kompos, sedangkan plastik bisa dikumpulkan untuk didaur ulang,” kata Nuraini, salah seorang aktivis lingkungan di Palopo.
Dukungan Kebijakan Diperlukan
Wali Kota Palopo menegaskan komitmennya untuk menjadikan masalah sampah sebagai salah satu prioritas pembangunan. Pemerintah berencana memperkuat regulasi pengurangan plastik sekali pakai dan meningkatkan fasilitas pengangkutan sampah di tingkat kelurahan.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Butuh dukungan masyarakat, pengusaha, dan semua stakeholder. Mari kita jaga kota ini tetap bersih dan sehat,” ucapnya.
Penutup
Dengan produksi sampah yang sudah mencapai 90 ton per hari, Palopo menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan lingkungan. Tanpa langkah nyata, tumpukan sampah bukan hanya merusak estetika kota, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah kesehatan dan pencemaran serius.
Kolaborasi pemerintah dan masyarakat menjadi kunci utama untuk mengatasi persoalan ini, sekaligus mewujudkan Palopo sebagai kota yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.
