Wawasan Palopo – Partai NasDem meminta agar proses Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Abdul Salam, anggota DPRD Kota Palopo yang telah dipecat, ditunda sementara waktu. Permintaan tersebut disampaikan menyusul masih adanya dinamika internal dan pertimbangan administratif pascapemecatan yang dinilai perlu disikapi secara hati-hati.
Isu PAW ini pun menjadi perhatian publik karena menyangkut mekanisme kelembagaan DPRD sekaligus dinamika politik di tingkat daerah.
NasDem Ajukan Permohonan Penundaan PAW
Pihak NasDem menegaskan bahwa permintaan penundaan PAW bukan dimaksudkan untuk menghambat proses hukum atau aturan yang berlaku, melainkan agar seluruh tahapan dapat berjalan sesuai mekanisme dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Menurut NasDem, keputusan terkait PAW harus dilakukan secara cermat, mengingat menyangkut hak politik, administrasi kepartaian, serta stabilitas internal DPRD Kota Palopo.
Latar Belakang Pemecatan Abdul Salam
Abdul Salam sebelumnya diberhentikan dari keanggotaan DPRD Palopo setelah dinilai melanggar aturan dan disiplin partai. Pemecatan tersebut merupakan hasil keputusan internal partai yang telah melalui proses evaluasi dan pertimbangan organisasi.
Kasus ini sempat menjadi sorotan karena berkaitan dengan sikap politik Abdul Salam yang dinilai tidak sejalan dengan kebijakan partai dalam agenda politik daerah.
Baca juga: Anggota DPRD Palopo Abdul Salam Dipecat gegara Malas-Membelot di Pilkada
PAW Dinilai Perlu Mengacu Prosedur yang Ketat
NasDem menilai bahwa proses PAW harus benar-benar mengacu pada peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan yang diatur dalam undang-undang dan peraturan KPU. Penundaan diminta agar seluruh dokumen dan tahapan administrasi dapat dipastikan lengkap serta tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.
Partai menegaskan pentingnya kehati-hatian agar keputusan PAW tidak berujung pada persoalan hukum atau konflik politik lanjutan.
DPRD Palopo Tunggu Kejelasan Sikap Partai
Sementara itu, DPRD Kota Palopo disebut masih menunggu kejelasan resmi dari partai pengusung terkait kelanjutan proses PAW. Pimpinan DPRD menegaskan akan memproses PAW sesuai ketentuan setelah seluruh persyaratan dan rekomendasi resmi diterima.
DPRD menegaskan posisinya sebagai lembaga yang menjalankan aturan, bukan pihak yang menentukan keputusan politik internal partai.
Dinamika Politik di Internal NasDem
Permintaan penundaan PAW juga mencerminkan dinamika politik internal NasDem di Kota Palopo. Sejumlah pihak menilai partai tengah melakukan konsolidasi agar keputusan yang diambil tidak menimbulkan dampak negatif terhadap soliditas kader maupun citra partai di mata publik.
NasDem menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan ini secara bijak dan sesuai aturan organisasi.
Respons Publik dan Pengamat Politik
Sejumlah pengamat politik lokal menilai penundaan PAW merupakan hal yang sah sepanjang tidak bertentangan dengan regulasi. Namun, mereka juga mengingatkan agar proses tersebut tidak berlarut-larut karena dapat mengganggu kinerja DPRD dan representasi masyarakat di lembaga legislatif.
Publik berharap persoalan ini segera menemukan kejelasan agar roda pemerintahan dan fungsi legislasi DPRD Palopo tetap berjalan optimal.
Komitmen Hormati Aturan dan Etika Politik
Menutup pernyataannya, NasDem menegaskan tetap menghormati seluruh aturan perundang-undangan serta etika politik dalam menyikapi kasus ini. Partai berkomitmen menjaga marwah lembaga legislatif sekaligus memastikan proses PAW berjalan secara transparan dan akuntabel.
Ke depan, NasDem berharap seluruh pihak dapat menahan diri dan menunggu keputusan final yang akan diambil sesuai mekanisme yang berlaku.
